Apa Itu Gaji UMR? Simak Perbedaannya dengan UMP dan UMK!

Gaji UMR adalah upah minimum yang perlu diketahui seluruh pekerja atau buruh di Indonesia.

Adapun UMR harus diperhatikan ketika menentukan pendapatan karyawan, mulai dari gaji fresh graduate hingga CEO perusahaan.

Selain itu, Sobat OCBC NISP juga perlu mengetahui perbedaan UMR dengan UMP, UMK, ataupun gaji pokok.

Nah, untuk mengetahui apa itu gaji UMR secara lengkap, yuk, simak penjelasan berikut ini!

Apa Itu Gaji UMR?

UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Nah, gaji UMR adalah acuan penghasilan paling sedikit yang didapat buruh sesuai dengan upah minimum di daerah tertentu.

Adapun orang yang menetapkan gaji UMR adalah pemerintah daerah atau gubernur.

Well, ketentuannya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.

Selain itu, hal-hal yang dipertimbangkan dalam penetapan gaji UMR adalah sebagai berikut:

• Indeks Harga Konsumen (IHK).

• Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan.

• Upah umum yang berlaku di suatu daerah.

• Kondisi pasar.

• Tingkat perekonomian dan pendapatan per kapita.

Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan Gaji Pokok

Sebenarnya, gaji UMR adalah istilah yang umum di masyarakat tetapi sudah diganti oleh pemerintah.

Seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, pengganti istilah gaji UMR adalah UMP serta UMK.

UMP merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi. Jadi, upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur.

Sementara itu, UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Adapun upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur atas usulan bupati atau walikota.

Jadi, bisa dikatakan bahwa UMP dan UMK adalah turunan UMR. Selain itu, gaji pokok dan UMR juga berbeda.

Well, gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan.

Sementara itu, gaji UMR adalah besaran pendapatan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya.

Menurut Pasal 41 PP Pengupahan, gaji UMR adalah upah minimum yang dapat terdiri dari pendapatan pokok tanpa tunjangan. Selain itu, UMR juga dapat terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Sebagai catatan, dalam undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa pendapatan yang diterima karyawan minimal terdiri atas 75% gaji pokok dan 25% tunjangan tetap.

Baca juga: Tunjangan Adalah: Pengertian, Macam, dan Bedanya dengan Gaji

Alasan Mengapa UMR Berbeda-beda

Lalu, apa alasan gaji UMR Indonesia berbeda-beda sesuai daerahnya?

Well, penetapan yang demikian dilakukan agar UMR sesuai dengan kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di setiap daerah.

Nah, sebelum menetapkan UMR, DPD akan mengumpulkan data tentang perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut, mulai dari jumlah pekerjanya, defisit dan nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan membayar karyawan, serta asosiasinya.

Kemudian, menurut Badan Pusat Statistik, penghitungan ideal untuk gaji UMR adalah dengan menambahkan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, karyawan di setiap daerah dapat hidup layak serta meningkatkan produktivitas dan daya beli mereka.

Selain itu, penetapan yang demikian juga akan membuat UMR tidak memberatkan perusahaan sehingga mereka tetap bisa beroperasi dengan efisien.

Adapun hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Daftar Gaji UMR atau UMP Tiap Provinsi 2023

Seluruh provinsi di Indonesia memiliki besaran UMR berbeda yang ditetapkan setiap tahunnya.

Namun, sesuai pernyataan Sekretariat Kementerian Ketenagakerjaan pada 29 November 2022, UMR provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Tengah, Barat Daya, dan Pegunungan, masih mengikuti induknya di tahun 2023.

Dengan demikian, daftar gaji UMR atau UMP di tiap provinsi adalah sebagai berikut:

• Aceh = Rp3.413.666

• Sumatera Utara = Rp2.710.493

• Sumatera Barat = Rp2.742.476

• Kepulauan Riau = Rp3.279.194

• Bangka Belitung = Rp3.498.479

• Riau = Rp3.191.662

• Bengkulu = Rp2.418.280

• Sumatera Selatan = Rp 3.404.177

• Jambi = Rp2.943.000

• Lampung = Rp2.633.284

• Banten = Rp2.661.280

• DKI Jakarta = Rp4.900.798

• Jawa Barat = Rp1.986.670

• Jawa Tengah = Rp1.958.169

• Daerah Istimewa Yogyakarta = Rp1.981.782

• Jawa Timur = Rp2.040.244

• Bali = Rp2.713.672

• Nusa Tenggara Barat = Rp2.371.407

• Nusa Tenggara Timur = Rp2.123.994

• Kalimantan Barat = Rp2.608.601

• Kalimantan Tengah = Rp3.181.013

• Kalimantan Selatan = Rp3.149.977

• Kalimantan Timur = Rp3.201.396

• Kalimantan Utara = Rp3.251.702

• Sulawesi Tengah = Rp2.599.546

• Sulawesi Tenggara = Rp2.758.984

• Sulawesi Utara = Rp3.485.000

• Sulawesi Selatan = Rp3.385.145

• Gorontalo = Rp2.989.350

• Sulawesi Barat = Rp2.871.794

• Maluku = Rp2.812.827

• Maluku Utara = Rp2.976.720

• Papua = Rp3.864.696

• Papua Barat = Rp 3.282.000

Berdasarkan besaran tersebut, gaji UMR tertinggi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Sementara itu, gaji UMR Indonesia yang terendah berada di Jawa Tengah.

Baca juga: 7 Kota di Indonesia dengan Biaya Hidup Termahal

Sanksi Pelanggaran Penetapan Upah Minimum

Jika karyawan tidak mendapatkan upah bulanan yang sesuai ketentuan UMR, mereka dapat mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.

Nah, prosedur penyelesaian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Adapun langkah yang harus dilakukan untuk menerima pendapatan sesuai ketentuan gaji UMR adalah sebagai berikut:

• Karyawan mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan pegawai dan pemilik perusahaan.

Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua pihak melalui musyawarah.

• Setelah lewat 30 hari, jika kesepakatan belum terwujud, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit.

Nah, perundingan ini dilakukan antara perwakilan karyawan, pemilik perusahaan, serta perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator.

Untuk mencapai tahap ini, karyawan perlu melampirkan bukti-bukti konkrit serta melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu.

Selain itu, lampirkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan sebelumnya.

• Jika belum ada kesepakatan lagi, jalur peradilan akan ditempuh dengan mengajukan masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Sebagai catatan, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003, kesepakatan antara pengusaha serta karyawan mengenai pembayaran upah di bawah standar minimum adalah void atau batal demi hukum selama penangguhan tidak disahkan oleh pihak yang berwenang.

Demikian penjelasan lengkap mengenai gaji UMR. Jadi, gaji UMR adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah untuk buruh sehingga berbeda di setiap wilayahnya.

Nah, untuk menyimpan upah yang diterima, Sobat OCBC NISP bisa melakukannya dengan membuka Tabungan!

Dengan membuka Tabungan, Sobat OCBC NISP dapat dengan mudah mengelola uang untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan transaksi.

Well, OCBC NISP menyediakan 10 jenis Tabungan dengan bermacam-macam penawaran yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

So, tunggu apalagi? Yuk, segera menabung bersama OCBC NISP!