Apa Itu Gaji UMR? Simak Perbedaannya dengan UMP dan UMK!

Punya pekerjaan dengan gaji UMR? Istilah ini masih sangat sering digunakan ketika orang membicarakan upah minimum. Namun, secara hukum, istilah UMR sebenarnya sudah tidak digunakan dalam sistem pengupahan saat ini.

Aturan pengupahan di Indonesia telah beberapa kali berubah. Yang terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berlaku sejak 17 Desember 2025.

Karena itu, jika kamu sedang mencari informasi tentang gaji UMR, penting untuk memahami istilah yang berlaku sekarang, cara penetapan upah minimum, serta berapa besarannya pada 2026.

Apa Itu Gaji UMR?

Gaji UMR adalah istilah yang secara umum digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum di suatu wilayah. UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional, tetapi istilah tersebut sudah tidak digunakan dalam regulasi pengupahan yang berlaku.

Istilah UMR kemudian digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dengan demikian, ketika seseorang mengatakan "gaji UMR Jakarta", secara administratif istilah yang lebih tepat adalah UMP Jakarta atau, jika membicarakan upah minimum di wilayah kabupaten/kota tertentu, UMK.

Perubahan istilah ini bukan sekadar persoalan penyebutan. UMP dan UMK memiliki mekanisme penetapan serta cakupan wilayah yang berbeda. Yuk, kita bahas lebih lanjut.

Baca Juga: Soft Saving, Tren Menabung ala Gen Z dan Dampaknya pada Keuangan

Apa Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan Gaji Pokok?

Agar tidak keliru ketika membicarakan gaji minimum, berikut perbedaannya. UMP atau Upah Minimum Provinsi merupakan upah minimum yang berlaku pada tingkat provinsi.

Penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan ketentuan pengupahan nasional. UMP menjadi salah satu acuan ketika suatu provinsi tidak menetapkan UMK atau ketika membicarakan batas minimum upah pada tingkat provinsi.

Semantara itu UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan upah minimum yang berlaku pada wilayah kabupaten atau kota tertentu. Karena kondisi ekonomi dan karakteristik setiap daerah berbeda, besaran UMK dalam satu provinsi dapat berbeda antara satu kabupaten/kota dengan wilayah lainnya.

Sedangkan gaji pokok berbeda dari upah minimum. Gaji pokok merupakan komponen upah yang disepakati antara pekerja dan pengusaha berdasarkan hubungan kerja.

Jadi, jangan menganggap gaji pokok dan UMP/UMK sebagai istilah yang sama. Upah minimum merupakan batas minimum yang ditetapkan pemerintah, sedangkan gaji pokok merupakan salah satu komponen dalam struktur upah.

Jadi, apakah istilah gaji UMR masih berlaku? Secara regulasi, istilah UMR sudah tidak menjadi istilah resmi. Namun, kata "gaji UMR" masih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari dan pencarian internet.

Karena itu, kamu mungkin tetap menemukan istilah seperti "gaji UMR Jakarta", "gaji UMR Bandung", atau "gaji UMR Surabaya". Dalam konteks aturan terbaru, istilah tersebut sebaiknya dipahami sebagai pencarian mengenai UMP atau UMK di wilayah yang dimaksud.

Berapa Gaji UMR atau UMP di Indonesia pada 2026?

Pada 2026, besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan kerangka pengupahan terbaru setelah terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 dan antara lain menyesuaikan ketentuan mengenai upah minimum, peran dewan pengupahan, serta struktur dan skala upah.

Salah satu contohnya adalah UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Angka ini naik 6,17% dari UMP Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761. Pemprov DKI Jakarta menetapkannya melalui pembahasan Dewan Pengupahan dengan mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.

Beberapa UMP 2026 di wilayah lain antara lain:

• Jawa Barat: Rp2.317.601
• Jawa Tengah: Rp2.327.386,07
• DI Yogyakarta: Rp2.417.495
• Jawa Timur: Rp2.446.880
• Banten: Rp3.100.881,40
• Bali: Rp3.207.459
• Lampung: Rp3.047.734
• Sumatera Selatan: Rp3.942.963
• Riau: Rp3.780.495
• Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
• Papua: Rp4.436.283

Besaran UMP 2026 tersebut menunjukkan bahwa upah minimum memang berbeda antarprovinsi. Daftar besaran 2026 yang dihimpun dari keputusan pemerintah daerah menunjukkan adanya perbedaan cukup besar antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

UMP bukan selalu angka yang tepat untuk menggambarkan upah minimum di setiap kota atau kabupaten. Jika daerah tempat kamu bekerja memiliki UMK, periksa UMK wilayah tersebut karena nilainya dapat berbeda dari UMP provinsi.

Mengapa Besaran Gaji UMR Berbeda di Setiap Daerah?

Pernah bertanya mengapa upah minimum Jakarta berbeda dengan Jawa Tengah atau Jawa Barat? Salah satu alasannya adalah kondisi ekonomi setiap wilayah tidak sama. Penetapan upah minimum mempertimbangkan indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak pekerja.

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Regulasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Artinya, penetapan upah minimum tidak hanya melihat kepentingan pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha.

Baca Juga: Apa Itu BI Checking (SLIK OJK) dan Cara Mengeceknya

Apakah Gaji UMR Berlaku untuk Semua Pekerja?

Tidak semua pekerja otomatis menggunakan angka UMP sebagai gajinya. Upah minimum pada dasarnya merupakan batas minimum yang ditetapkan pemerintah untuk pekerja atau buruh sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penerapan upah minimum berdasarkan masa kerja dan struktur serta skala upah.

Karena itu, perusahaan tidak seharusnya hanya menjadikan UMP atau UMK sebagai satu-satunya patokan untuk menentukan seluruh gaji karyawan. Perusahaan juga perlu memperhatikan struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting terutama ketika perusahaan memiliki pekerja dengan pengalaman, kompetensi, jabatan, dan tanggung jawab yang berbeda.

Apa yang Perlu Dilakukan Jika Upah Tidak Sesuai Ketentuan?

Jika pekerja merasa mendapatkan upah di bawah ketentuan minimum yang berlaku, penyelesaian sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial. Langkah awal dapat dilakukan melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Jika perselisihan tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekerja juga dapat meminta bantuan instansi ketenagakerjaan setempat untuk memperoleh informasi mengenai hak dan mekanisme pengaduan. Namun, sebelum membuat laporan, penting untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti perjanjian kerja, slip gaji, bukti pembayaran upah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Kelola Gaji UMR dengan Lebih Terencana

Setelah memahami besaran dan ketentuan gaji UMR, langkah berikutnya adalah bagaimana mengelola penghasilan tersebut agar tidak hanya habis untuk kebutuhan bulanan. Memisahkan dana untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan tujuan keuangan dapat membantu kamu memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi finansial.

Untuk mendukung kebiasaan tersebut, kamu bisa memanfaatkan layanan perbankan yang memudahkan pengelolaan keuangan sehari-hari. Nyala OCBC hadir dengan berbagai fitur dan manfaat yang dapat membantu kamu mengatur kebutuhan finansial dalam satu layanan.

Dengan pengelolaan yang lebih teratur, setiap gaji yang diterima tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga dapat dialokasikan untuk membangun dana darurat dan mencapai tujuan keuangan di masa depan.

Baca Juga: 5 Manfaat Menabung Sejak Dini, Bantu Pengelolaan Keuangan!