Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Dalam sistem perbankan di berbagai negara, ada satu bank yang berfungsi sebagai regulator yaitu Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negaranya.
Di Indonesia, peran sebagai Bank Sentral ini disandang oleh Bank Indonesia (BI). BI ini memiliki sejarah yang panjang, yaitu dimulai dari De Javasche Bank yang didirikan pada 1828 atau 117 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: Mengenal the Great Depression: Krisis Ekonomi Paling Buruk
De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I. Tujuan awal pendirian DJB adalah untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC.
DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500. Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (octrooi) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda.
Octrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan octrooi. DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.
De Javasche Bank bukan bank pertama yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya ada bank lain yang sudah beroperasi terlebih dulu, yaitu Bank Courant en Bank Van Leening.
Bank Courant en Bank Van Leening merupakan bank pertama yang berdiri dan beroperasi di wilayah Nusantara. Didirikan pada 1746, Bank van Courant bertugas memberi pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.
Pada tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening.
Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga.
Namun pada tahun 1818 terjadi krisis finansial di Inggris yang meluas ke seluruh dunia. Krisis ini memaksa bank-bank mencari pinjaman dan membatasi pinjaman baru.
Rupanya, krisis keuangan 1818 ini turut mempengaruhi operasional Bank van Courant en Bank van Leening. Pada akhirnya, bank ini pun ditutup pada tahun tersebut.
Baca juga: 5 Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi pada Akhir Tahun 1997
Sepuluh tahun kemudian, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pun mendirikan bank baru yaitu De Javasche Bank. Dalam perjalanannya, De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi pertama di Asia.
Memasuki tahun 1830, Pemerintah Hindia Belanda turut memanfaatkan DJB sebagai salah satu instrumen pendukung Tanam Paksa. Seperti yang diketahui, kebijakan Tanam Paksa dilakukan sebagai imbas dari kerugian yang ditanggung Pemerintah Hindia Belanda akibat Perang Jawa 1825-1830.
Kemudian rentang 1830-1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota, seperti Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867).
Sementara rentang 1870-1942, De Javasche Bank menambah 15 kantor cabang baru, Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai (1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Kediri (1923), Pematang Siantar (1923), Madiun (1928).
Selain itu pada tahun 1922, Pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang De Javasche Bank Wet yang menjadi aturan baku untuk operasional DJB.
Memasuki tahun 1942-1945, wilayah Indonesia diduduki oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. De Javasche Bank pun diganti dengan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).
Baca juga: 10 Tips Menghadapi Inflasi Agar Keuangan Tetap Terlindungi
Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA.
Di sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia pun membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Pendirian ini berdasarkan mandat UUD 1945 Pasal 23 yang mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Selain mendirikan bank sirkulasi sendiri, pemerintah juga menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI).
Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA menimbulkan dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang (currency war). Pada masa ini, uang DJB dikenal dengan sebutan “uang merah” dan ORI dikenal sebagai “uang putih”.
Dualisme ini berakhir pada tahun 1949 sesuai Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam KMB diputuskan bentuk negara yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sirkulasi RIS.
Kemudian pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh Pemerintah RI, dengan besaran mencapai 97%.
Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.
UU No.11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.
Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter (DM) yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM.
Itulah ulasan singkat mengenai De Javasche Bank yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kamu bisa membuka halaman Article OCBC untuk mendapat informasi tentang keuangan dan perbankan seperti ini.
Baca juga: Manfaat, Jenis, dan Biaya Asuransi KPR yang Perlu Kamu Ketahui
