Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Mari kenali lebih lanjut terkait carbon tax di Indonesia.
Melihat isu perubahan iklim yang cukup krusial belakangan ini membuat penerapan carbon tax di Indonesia mulai dipertimbangkan.
Pajak karbon atau carbon tax adalah salah satu upaya dari negara-negara di dunia untuk mengurangi atau meminimalisasi dampak negatif dari perubahan iklim.
Sebagai negara anggota UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat emisi karbon sebanyak 29–41% pada tahun 2030 dan mencapai NZE (Net Zero Emission) pada 2060.
Lantas, bagaimana penerapan carbon tax di Indonesia? Simak selengkapnya di sini.
Carbon tax atau pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas pembakaran bahan bakar berbasis karbon, termasuk minyak, gas, dan batubara.
Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan bahan bakar fosil yang berisiko menyebabkan kerusakan iklim.
Carbon tax juga menjadi salah satu cara agar pengguna bahan bakar karbon membayar potensi kerusakan iklim akibat pelepasan karbon dioksida ke atmosfer.
Apabila diterapkan tarif tinggi pada carbon tax, harapannya bisa menjadi motivasi kuat untuk melakukan pengalihan ke energi yang terbaharukan.
Upaya transformasi sistem energi berbasis bahan bakar tidak akan bisa terlaksana dalam waktu yang cepat tanpa adanya kebijakan kuat, salah satunya carbon tax.
Di samping itu, selama bahan bakar fosil menjadi bentuk energi termurah, maka kebanyakan akan enggan beralih pada energi terbaharukan.
Melalui penerapan pajak karbon, akan terjadi kenaikan harga pada bahan bakar fosil. Dengan begitu, peralihan ke energi fosil terbaharukan bisa dianggap lebih menguntungkan.
Baca Juga: Pajak Penghasilan - Pengertian dan Cara Menghitungnya
Apakah carbon tax berdampak negatif pada masyarakat yang berpenghasilan rendah?
Sebetulnya, beban carbon tax pada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dapat dihindari dengan beberapa strategi.
Misalnya dengan mengalihkan pajak progresif, pembagian dividen hasil pajak karbon secara merata kepada setiap penduduk, serta merancang sistem yang bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan lebih sedikit energi.
Bisa juga dengan mengalihkan beban pajak ke kegiatan yang menimbulkan polusi, sehingga bisa menjadi dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk mengeluarkan CO2 lebih sedikit.
Hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan dampak carbon tax pada masyarakat dengan penghasilan lebih rendah.
Baca Juga: Utang Pajak: Pengertian, Penyebab, hingga Cara Mengatasinya
Menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, pemerintah telah berencana mengimplementasikan carbon tax di Indonesia.
Pada mulanya, penerapan carbon tax di Indonesia telah direncanakan sejak tahun 2021, sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Akan tetapi, penundaan tersebut juga terjadi kedua kalinya pada tahun 2022, dengan alasan mempertimbangkan mekanisme pasar karbon dan situasi perekonomian.
Pada akhirnya, penerapan carbon tax di Indonesia akan ditargetkan berjalan pada tahun 2025.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pajak karbon memang menjadi cara efektif dalam meminimalkan peningkatan emisi karbon di Indonesia.
Namun, terdapat sejumlah permasalahan dalam hal ini. Sebagian besar pihak di Indonesia dinilai belum begitu peduli mengenai penerapan carbon tax.
Bahkan, pemerintah masih dirasa cukup sulit dalam memperkenalkan pasar karbon kepada industri-industri di Indonesia.
Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara melihat dan mengukur penggunaan karbon dioksida atauu CO2.
Jadi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan strategi untuk mengukur emisi dan memberikan edukasi pada masyarakat.
Persiapan ini perlu dilakukan, mengingat bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan regulasi global dan peraturan nasional untuk mengukur CO2 di suatu negara.
Selain itu, dibutuhkan perhitungan matang dalam penerapan carbon tax di Indonesia untuk meminimalkan dampak negatifnya, seperti inflasi dan kenaikan harga BBM/listrik.
Rencana penerapan carbon tax di Indonesia nanti akan dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu skema carbon tax dan skema cap and tax.
Skema carbon tax dilakukan dengan menentukan batas emisi yang diperbolehkan dengan membayar pajak karbon sesuai kebijakan pemerintah.
Sementara itu, skema cap and tax adalah jalan tengah antara skema carbon tax dan cap and trade yang diimplementasikan oleh banyak negara versi pemerintah Indonesia.
Sedangkan untuk tarifnya sendiri, berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan tercatat bahwa rencana tarif carbon tax di Indonesia adalah Rp30 ribu per kilogram CO2.
Tarif ini membuat Indonesia masuk dalam negara dengan tarif carbon tax terendah di dunia. Meski begitu, tiap negara memiliki kebijakan pajak karbon yang berbeda.
Itulah pembahasan mengenai carbon tax di Indonesia. Jadi, apakah Sobat OCBC NISP setuju dengan penerapan pajak ini sebagai upaya dalam mengurangi emisi?
Jika berbicara tentang pajak, maka salah satu hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah membayarnya secara tepat waktu.
Namun, terkadang beberapa hal membuat Sobat OCBC NISP terkendala untuk membayar pajak tepat waktu.
Tenang saja, kini membayar pajak bisa dilakukan dengan mudah dan praktis, lho. Ya, bayar saja pajakmu melalui aplikasi ONe Mobile dari OCBC NISP
Melalui ONe Mobile, Sobat OCBC NISP bisa melakukan pembayaran sejumlah pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak UMKM.
Yuk, download aplikasi ONe Mobile sekarang dan nikmati berbagai kemudahannya!
Baca Juga: Aset Pajak Tangguhan: Definisi, Contoh & Cara Menghitungnya
